lagi ngenet

Senin, 07 April 2008

Kota Ambon Konsisten Mendorong Program KB







Ambon- Perkembangan pembangunan di suatu wilayah, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana yang sejak pemerintahan orde baru dicanangkan, masih terus menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah sampai saat ini, termasuk pemerintah kota Ambon. Melihat perkembangan program keluarga berencana (KB) di Maluku, jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya, kota Ambon dinilai sangat konsern dalam mensosialisasikan program KB.
Dalam kenyataannya, Kota Ambon termasuk yang paling giat mendorong program KB, karena kelembagaannya masih berbicara tentang KB, ungkap kepala BKKBN Maluku, T.P. Siturus.
Kalau kita melihat kabupaten lain, BKKBN justru masih digabungkan dengan dinas Catatan Sipil, yang pada akhirnya program tersebut belum bisa disosialisasikan secara baik. Padahal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2007 sangat jelas mengatur dan mewajibkan pemerintah kabupaten/kota untuk mensosialisasikan program KB.
Karena itu, kelembagaannya tidak boleh disatukan dengan dinas lain. Dia harus terpisah. Kalaupun itu disatukan, maka itu harus disatukan denganpemberdayaan perempuan, karena itu lebih menyentuh dan lebih tepat, tegas Siturus.
Jika kita perhatikan, sebenarnya Dinas Kesehatan dan BKKBN sangat erat hubungan dan saling sinergi, karena program KB tidak akan berhasil tanpa kesehatan, sebab yang melakukan pelayanan untuk aalat kontrasepsi adalah dokter, ungkapnya. Ditegasnya pula, program KB harus terus disosialisasikan, dan ada beberapa program yang menjadi prioritas yaitu, program KB dan reproduksi, program kesehatan reproduksi remaja, program kesehatan keluarga dan pemberdayaan keluarga, juga pembinaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, dan ini merupakan visi BKKBN dalam mensosialisasikan program KB.
Menurut Sitorus, dengan perkembangan otonomisasi daerah, BKKBN memiliki lima grand strategis yang disebut dengan strategis dasar yaitu, pertama, pemberdayaan masyarakat; kedua, menyusun kembali pengelolaan organisasi KB; ketiga, peningkatan SDM operasional; keempat, peningkatan ketahanan dan pembinaan keluarga, bagaimana membina keluarga balita dan termasuk disini pra sejahtera dan keluarga sejahtera. Mereka ini harus terlibat dalam usaha pendapatan yang disebut dengan usaha peningkatan pendapatan keluarga; kelima, peningkatan pembiayaan KB, sehingga sangat diharapkan dengan adanya otonomisasi ini, tidak saja pembiayaan dari pusat, tetapi ada pembiayaan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota melalui APBD.
Selanjutnya kata Siturus, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan milinium maka sangat dibutuhkan komitmen yang tinggi dari semua sektor pembangunan, baik swasta, lembaga eksekutif maupun legislatif.